Tribana

Kriteria miskin di masyarakat hampir tidak ada. Kalaupun ada sangatlah relatif sifatnya. Demikian pula antara wilayah yang satu dengan yang lain bisa berbeda, bahkan antardesa. Bisa saja di desa tertentu karena tidak punya sepeda motor, yang bersangkutan digolongkan miskin. Bahkan, gara-gara akan ada bantuan konpensasi BBM ada saja yang mengusulkan keluarga dekatnya dimasukkan keluarga miskin. Misalnya, ada raskin (beras untuk orang miskin) diterima oleh orang yang sesungguhnya kurang layak menerimanya. Memang di masyarakat hampir tidak ada ukuran yang pasti untuk mengelompokkan sesorang itu miskin atau tidak.

          Untuk mengetahui kriteria yang standar (berlaku secara nasional), tentu kita bisa mencatatnya di Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Bali. Menurut Kabid Statistik Sosial pada BPS Propinsi Bali, Eko Marsoro, sudah ada kriteria untuk mengelompokkan masyarakat miskin. “Kita tidak dapat mengelompokkan orang termasuk masyarakat miskin atau tidak bersadarkan penampilannya atau jenis mata pencahariannya maupun kecilnya penghasilan” kata Eko Marsoro. BPS telah memiliki kriteria yang jelas.

          Menurut Eko Marsoro, dilihat dari sisi konsumsi ada pada batas 2100 kalori per kapita. Jika dihargakan dengan uang, konsumsi per kapita mencapai kira-kira Rp175.000 sebulan. Hitungan rupiah ini termasuk di dalamnya pangan, sandang, dan papan. Jika kurang mencapai jumlah itu, maka dapat dikelompokkan masyarakat miskin. Itulah kriteria kebutuhan jasmani.

          Selain itu masih ada 14 variabel yang dijadikan kriteria disertai bobot masing-masing, di antaranya: sumber air untuk kebutuhan keluarga (misalnya air dari PAM); aset yang dimiliki (tabungan, ternak); bahan bakar yang digunakan untuk masak; pakian; frekuensi makan setiap hari; dinding rumah; jamban keluarga; jenis bahan lantai rumah; luas lantai rumah; konsumsi daging, ayam, susu;  lapangan pekerjaan; kemampuan berobat; pendidikan; penerangan lampu dalam rumah.

          Bulan Agustus-September 2005 telah diadakan pendataan di seluruh Indonesia. Khusus untuk pendataan di wilayah Propinsi Bali hasilnya sudah dikirim ke pusat. Pengolahan datanya ada di pusat. “Bagaimana hasilnya sedang kita tunggu” tegas Eko Marsoro. Hasil pengolahan di tingkat pusat ini pula akan dijadikan acuan untuk masyarakat yang berhak menerima bantuan konpensasi subsidi BBM nantinya. Demikian ungkap Eko Marsoro.